Lansiran Google - MK

Berita 36 hasil baru untuk MK

'Surat palsu MK masalah serius' Bisnis Indonesia JAKARTA: Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 yang diduga dilakukan Andi Nurpati sebagai anggota KPU merupakan masalah yang amat serius dalam politik demokrasi ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Polisi Sita Dokumen KPU Terkait Pemalsuan Surat MK Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Polisi terus mengusut dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK). Tim penyidik Markas Besar Kepolisian RI mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menyita sejumlah dokumen berupa surat. ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

BK DPR Panggil MK Terkait Uang Nazaruddin Besok Detikcom Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR mulai mengusut kasus aliran dana dari M Nazaruddin ke Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, besok pihak MK akan dipanggil oleh BK. "Mudah-mudahan mungkin dari MK. Tapi yang jelas besok ada ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Ito Sumardi Andalkan Sutarman Selesaikan Kasus MK dan Nazaruddin Detikcom Komjen Ito mengandalkan Irjen Sutarman untuk menyelesaikan kasus yang tengah ditangani Bareskrim seperti kasus surat palsu MK dan kasus M Nazaruddin. "Masalah laporan surat MK, kita sudah periksa 15 orang, sudah tetapkan 1 tersangka. ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

LPSK Akan Lindungi Para Saksi Surat Palsu MK Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada empat saksi kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi. Tindakan itu untuk merespon sejumlah informasi mengenai dugaan intimidasi terhadap ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

MK Tak Hapus Verifikasi di KPU Koran Sindo JAKARTA– Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (4/7) yang membatalkan Pasal 51 (1) UU No 2/2001 tentang Parpol, tidak otomatis menghapus tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

MK Tolak Buat Surat untuk Caleg Gagal Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menolak membuat surat rekomendasi untuk 16 calon legislatif gagal yang tergabung dalam Paguyuban Korban Mafia Pemilu DPR RI. Pasalnya, pembuatan surat itu dinilai bukan kewenangan Mahkamah. ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Kasus Surat Palsu MK, Polisi Periksa KPU Vivanews VIVAnews - Polisi terus mengusut kasus dugaan surat palsu Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu Legislatif di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Rencananya, polisi akan memeriksa staf dari Komisi Pemilihan Umum. "Rencananya hari ini ada ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

MK: "Yang Lain itu Surat Kaleng, Bukan Palsu" Vivanews VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa surat yang bermasalah di lembaganya hanya ada satu yaitu surat pada perkara Dewi Yasin Limpo. Sementara surat-surat lainnya hanya dianggap MK sebagai surat kaleng. ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

KPU Banyak Minta Penjelasan Keputusan MK Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Komisioner KPU I Gusti Putu Artha membenarkan pihaknya memang kerap meminta penjelasan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak dalam setiap putusan, putusan yang kita mintakan penjelasan adalah putusan yang menurut kita bisa ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Media Indonesia

Putusan MK Buka Peluang Peserta Pemilu 2014 Membeludak Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan syarat verifikasi partai politik dinilai akan membuat jumlah partai politik pada pemilu 2014 makin menjamur. Hal ini justru memperluas peluang konflik dan potensi kecurangan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Media Indonesia

Kubu Yopi Sapto Sebut Sukandar Bayar Rp 3 M Jambi Independent Online Dalam sidang kemarin, saksi Suka-Hamdi mengungkapkan bahwa tim Yopi-Sapto menyebutkan mahkamah konstitusi (MK) menerima uang Rp 3 miliar dari Sukandar pada gugatan sengketa hasil Pilkada Tebo 10 Maret lalu. Ada dua saksi yang menerangkan masalah uang ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Jadi Sarang Mafia Anggaran, DPR Harus Dibantu Okezone JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, DPR harus dibantu dalam menata diri agar tak menjadi sarang mafia anggaran. Potensi DPR menjadi sarang mafia sangat terbuka mengingat kewenangan mereka dalam anggaran sudah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Okezone

PANJA MAFIA PEMILU Bongkar Kebusukan Pilpres 2009 Suara Karya Dengan demikian, aksi membongkar kebusukan pesta demokrasi itu tak sebatas persoalan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini sejalan dengan upaya memperbaiki proses demokrasi di negeri ini. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Ito: Tak Perlu Ada Satgas Mafia Pemilu JPNN.com Wacana pembentukan badan independen baru untuk mengusut dugaan mafia dalam pemilihan umum mengemuka menyusul terkuaknya dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil sengketa pemilu yang diduga melibatkan oknum MK dan KPU. ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

RUU PEMILU PT Diusulkan Diputus Paripurna DPR Suara Karya Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan menanggapi permintaan Paguyuban 16 Caleg Gagal Pemilu Legislatif 2009 yang meminta surat rekomendasi MK ke Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu DPR. "MK tidak akan keluarkan rekomedasi ke Panja," tegas ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Parpol Lama Tak Akan Diverifikasi Lagi Inilah.com COM, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) akan melaksanakan putusan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK). Mulai hari ini Kemenkum dan HAM tidak akan melakukan verifikasi terhadap Parpol lama yang sudah berbadan hukum. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Inilah.com

Sistem Outsourching Tak Membawa Kesejaheraan Bagi Pekerja Tribunnews Di akhir sidang, Ketua MK Mahfud MD meminta kedua pihak-pemerintah dan pemohon-menyampaikan kesimpulannya masing-masing ke panitera MK hingga 20 Juli 2011 pada jam kerja. "Kalau tidak diserahkan berarti majelis hakim tidak memakai pandangan saudara, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Tribunnews

Tebak-tebakan 'Kopyokan' SBY Surabaya Post Surat rahasia Mahfud mengenai sogokan yang diberikan M Nazaruddin ke Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi 'Kuda Troya' bagi kerajaan PD yang berujung pada perombakan kalangan elitnya. Buktinya, PD mulai isyaratkan perombakan internal partai. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Surabaya Post

Kuasa Hukum Dewi Yasin Limpo: Besok akan Bongkar Semua Data Republika Online Yang dipakainya hanya surat putusan MK yang akan dibawa sebagai bukti. "Biasa saja, semua sudah ada di kepala ibu Dewi," katanya. Dapat dipastikan, Dewi Yasin Limpo akan menghadiri rapat dengan Komisi II terkait penyelidikan panja Mafia Pemilu. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Republika Online

Pelanggaran HAM Masa Kini Beda dengan Era Orba Inilah.com Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (5/7/2011). Ia menjelaskan, di zaman Orde Baru tindak kejahatan pelanggaran HAM begitu tinggi jika dibandingkan era reformasi saat ini. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Inilah.com

Ceramah Zainuddin MZ Selalu Sentil Kanan Kiri Tribunnews Tak terkecuali bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Ashshiddiqie. Kepada wartawan ia mengatakan, sering mengikuti ceramah-ceramah almarhum, meski belakangan ia mengaku sudah jarang bertatap mula secara langsung. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Tribunnews

Indonesia Butuh Panutan Sekaliber Zainuddin MZ Kominfo Newsroom Berpulangnya Sang Dai Kondang, bagi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, berarti Indonesia telah kehilangan tokoh yang berhasil membawa umat beragama pada titik keseimbangan rasa cintanya antara agama dan negara. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Kominfo Newsroom

Berbohong untuk Menutupi Kebohongan Suara Pembaruan Kebohongan yang sama juga terlihat dalam kasus pemalsuan surat MK yang menjerat mantan anggota KPU Andi Nurpati, yang kini Ketua Divisi Komunikasi Politik Partai Demokrat dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi. Keduanya dituding Ketua MK ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Berkas Hasil Pilkada Ulang Diserahkan ke DPRD Harian Sumut Pos Diberikan waktu tiga hari ini untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila ada pihak yang dirugikan. "Namun kita harapkan tidak ada lagi gugatan ke MK, kerena para kandidat yang belum berhasil merasa legowo dengan kemenangan nomor urut 1 ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

DPR Setujui Dana Bencana Rp1,37 Triliun Vivanews Surat pertama, dengan Nomor S-146/MK.02/2011 tanggal 23 Maret 2011, Menteri Keuangan telah meminta izin penggunaannya kepada pimpinan DPR RI sebesar Rp926,210 miliar. Dana itu untuk kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi banjir Wasior ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Kabareskrim Baru masih Pelajari Kasus MK Metro TV News Di antaranya kasus pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi, yang diduga menyeret pengurus Partai Demokrat Andi Nurpati. Juga kasus perburuan M. Nazaruddin. Disinggung soal kasus tersebut, Sutarman menyatakan belum mempelajari. ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Sekretaris KPU Sulsel Temui Sekjen KPU Pusat Tribunnews Kasus ini juga diduga melibatkan mantan Anggota KPU Pusat Andi Nurpati dan sejumlah pejabat Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak ada (pemanggilan staf dan anggota KPU Sulsel). Saya tidak tahu itu. Setahu saya tidak ada karena persoalan itu di Jakarta ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Tribunnews

PKNU: Revisi UU Pemilu Hanya Untungkan Partai Besar Republika Online "Putusan MK ini telah menunjukkan betapa pembuat undang-undang, terutama DPR, tidak memiliki kompetensi dan kredibilitas," katanya. Dengan adanya putusan MK itu, kata Tohadi, maka ketentuan dalam UU Parpol yang mengharuskan partai politik yang sudah ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Dietmar Hamann Awali Karier sebagai Pelatih Media Indonesia ... satu tahun untuk menukangi Stockport County yang terdegradasi dari liga profesional ke Conference pada akhir musim lalu. Hamann yang telah 62 kali memperkuat timnas Jerman sempat menjadi pelatih di MK Dons dan Leicester pada musim lalu. (AP/OL-12) Lihat semua berita mengenai topik ini »

RUU BPJS menyimpang dari konstitusi Primair Online Hal serupa juga dinyatakan oleh pakar ekonomi Sri Edi Swasono yang mengatakan sejak awal UU SJSN, yang menjadi payung RUU BPJS, diberlakukan dia telah melakukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi (MK). ´´Dalam RUU BPJS sekarang ini, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Primair Online

PILKADA ACEH Bawaslu Belum Bentuk Panwas Suara Karya Termasuk kemungkinan untuk mengajukan sengketa mengenai masalah peraturan pilkada di Aceh kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sampai saat ini Qanun yang mengatur mengenai pilkada di Aceh masih terganjal perdebatan di dalam pasal yang mengatur tentang ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Kasus Century, KPK Temukan 5 Fakta Baru Vivanews ... dia mempersilahkan lembaga tersebut mengembalikan kembali upaya pengungkapan kepada DPR. "Kalau memang ada pelanggaran nanti tergantung mekanisme di DPR. Jika nanti diputuskan votingnya menang, berarti larinya ke MK," tandasnya. (eh) Lihat semua berita mengenai topik ini »

Disalatkan Tujuh Kali, Dikubur Dekat Masjid Fajar Mereka antara lain Ketua MK Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan Dirjen Bimas Islam Nazaruddin Umar. Ada pula raja dangdut Rhoma Irama, Din Syamsuddin, Akbar Tandjung, dan anggota DPD RI AM Fatwa. Fatwa mengatakan Zainuddin memiliki ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Fajar

Domisili Polres Tapteng di Wilayah Sibolga Diminta Pindahkan ke ... Harian Analisa ... yang baru periode 2010-2015 hasil Pilkada 2010 sementara Pemkab Tapteng baru-baru ini telah mengelar Pilkada 2011 dan telah menghasilkan Bupati Tapteng yang baru periode 2011-2016 di mana hasil Pilkada Tapteng tersebut telah diperkuat putusan MK. ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Konfrontasi Mahfud-Arsyad Belum Dijadwalkan Tribunnews JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Ketua panitia kerja (panja) mafia Pemilu, Chaeruman Harahap mengungkapkan, panja belum menjadwalkan untuk mengonfrontasi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dengan mantan hakim konstitusi Arysad Sanusi. ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

---

Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.

Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.