| ||
Dituding Nazaruddin, Ini Jawaban Anas Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan tuduhan mantan Bendahara Umum M. Nazaruddin bahwa dia ikut menerima uang terkait dengan pembangunan wisma atlet SEA Games hanyalah karangan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Demokrat Beri Bantuan Hukum Andi Nurpati Vivanews (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) VIVAnews – Ketua DPP Demokrat Kastorius Sinaga menyatakan, Demokrat akan mendampingi Andi Nurpati dalam menghadapi kasus pembuatan surat palsu Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Nurpati telah memberikan keterangan di hadapan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Demokrat Tak Mau Pecat Nazaruddin dari DPR Detikcom Jakarta - Partai Demokrat tak mau lagi didesak untuk memecat mantan bendaharanya yang menjadi tersangka kasus suap Kemenpora, Muhammad Nazaruddin. Dipecat atau tidaknya Nazaruddin diserahkan sepenuhnya ke Badan Kehormatan DPR. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
KPK Gunakan MLA Tangani Nazaruddin Koran Sindo JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan menggunakan Mutual Legal Assistance (MLA) untuk bisa mendatangkan tersangka mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin dari Singapura. MLA bisa digunakan seiring dengan langkah Polri ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Nazaruddin Mau Ditangkap, Politis Demokrat Bilang, "Bagus!" Republika Online ID, JAKARTA – Perintah presiden kepada Kapolri untuk menangkap M Nazaruddin didukung Partai Demokrat (PD). "Bagus dong, berarti ada langkah nyata dari perintah presiden kepada Kapolri," kata Wakil Sekjen PD, Saan Mustopa kepada Republika, Ahad (3/7). ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Nazaruddin: Saya Yakin KPK Tak Berani Tindaklanjuti Kasus Kemenpora Detikcom Jakarta - Sejumlah nama disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, terkait dengan aliran dana Kemenpora. Namun Nazar yakin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani menindaklanjuti kasus Kemenpora. "Ini fakta benar. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
PPP Harus Lobi Demokrat Agar Tak Dapat Lampu Kuning Tribunnews COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mesti melakukan banyak lobi-lobi ke Partai Demokrat agar angka ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) tidak mencapai 5 persen. Sebab angka sebesar itu merupakan lampu kuning PPP. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Jafar Hafsah Janji Perjuangkan Jalan Kalbar Tribunnews Khususnya yang berasal dari Partai Demokrat mengingat ada beberapa anggota DPR RI dari dapil Kalimantan Barat. "Saya baru merasakan bahwa jalan di Kalimantan Barat ini kondisinya sangat berat, sehingga perlu perjuangan panjang untuk bisa sampai di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
KPK Sengaja Biarkan Nazaruddin Benyanyi? Republika Online Sehingga menjadi perkara gampang bagi KPK untuk menangkap mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) itu yang kabur ke Singapura. Hal itu dinilainya termasuk bagian strategi KPK mengungkap kasus Kemdiknas dan Wisma Atlet SEA Games Palembang 2011 yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
KPK Blokir Aset Padang Ekspres Salah satu caranya, memblokir semua aset milik mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat itu. "Ini (pemblokiran) adalah kewenangan KPK," kata Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta kemarin (2/7). Menurut dia, upaya pemblokiran aset milik Nazaruddin ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Suap Wisma Atlet, PPATK Temukan 109 Transaksi Mencurigakan Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta-Temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan tentang suap Wisma Atlet yang diduga melibat kader Partai Demokrat, Nazaruddin ini sangat mencengangkan. Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, lembaganya menemukan laporan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Muqowam-Ahmad Yani Kompak di Arena Muktamar Tempo Interaktif Di antaranya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, sederet menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua, dan Ahmad Yani. Muqowam juga disambut sorak sorai dan tepuk tangan meriah dari peserta Muktamar yang berada di dalam auditorium. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Laode Ida Prihatin Meluasnya Ketidakjujuran Elite Metro TV News "Mudah-mudahan ada tindakan konkret, apa pun bentuknya dari Presiden, juga para penegak hukum, dalam memperbaiki situasi krusial ini, terutama menghadapi kasus mafia Pemilu, juga tuduhan suap serta korupsi yang melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
SBY Puji Kontribusi PPP JPNN.com SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, PPP sebagai hasil fusi partai berbasis Islam telah memberi warna politik dan sistem kepemerintahan sejak 1970. Lebih dari empat dasawarsa PPP eksis menjadi parpol yang menginginkan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
KPK Blokir Rekening Nazaruddin Pos Kota Belum berhasil memulangkan Nazaruddin dari Singapura, KPK segera memblokir seluruh aset rekening mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) ini . "Tentu semua upaya kita lakukan termasuk blokir aset," tutur Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Polri Kerja Sama dengan Interpol Pulangkan Nazaruddin Metro TV News Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi telah bekerja sama dengan interpol untuk membawa pulang Muhammad mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Singapura. "Permohonan penerbitan red notice akan ditindaklanjuti oleh interpol yang ada di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Amerika Diambang Kebangkrutan Suara Merdeka CyberNews Namun, Ketua Partai Petani Buruh Demokrat, Ken Martin, justru menyalahkan kubu Republik. Meurutnya, Republikan menolak usulan yang diajukan oleh Dayton karena mereka lebih memilih melindungi orang-orang kaya Minnesota di atas pengeluaran masyarakat. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Mahasiswa Bandung Tuntut SBY Mundur Tempo Interaktif Jangankan itu, SBY, kata mereka, bahkan tak berdaya menghadapi kadernya yang terlibat korupsi seperti eks bendahara Partai Demokrat, Nazaruddin, yang kabur ke Singapura. "Ini menjadi simbol betapa SBY sudah tidak berdaya. SBY hanya pandai beretorika ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Kesepakatan G to G Tak Dapat Pulangkan Nazaruddin Metro TV News Ia menilai saran-saran itu terkesan mengada-ada karena sulit direalisasikan. Ia menegaskan mantan Bendaraha Umum Partai Demokrat tak akan pulang. Nazar khawatir tak mendapat keadilan atas kasus suap wisma atlet Sea Games 2011 yang menjeratnya.(RRN) Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Satu Lagi Calon dari Partai Republik Radio Nederland WASHINGTON (ANP) - Anggota Kongres Amerika, Tadeus McCotters dari Partai Republik telah mendaftarkan diri dalam pemilihan presiden tahun depan untuk bersaing dengan presiden Barack Obama dari Partai Demokrat. Ini dikatakannya Sabtu (02/07) dalam sebuah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Tim Seleksi Tunas Garuda Prioritas Pilih Penjaga Gawang di Sumut Harian Analisa (Blog) Ia mengatakan, pihaknya sangat senang dengan animo masyarakat yang sangat besar di Sumatera Utara dan provinsi disekitarnya terhadap ajang seleksi Tunas Garuda yang di dislenggarakan olah Partai Demokrat tersebut. "Besarnya animo masyarakat menunjukkan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Demokrat Serahkan Sepenuhnya Kasus Nazaruddin ke Proses Hukum Detikcom Jakarta - Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya penuntasan kasus mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, kepada penegak hukum. PD tak mau lagi berspekulasi politis terkait anggota Komisi VII DPR dari FPD yang tersangkut kasus suap Kemenpora ini ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Semua Elemen Telah Berpartisipasi Tribunnews Saya menghargai komitmen Bang Umar selaku walikota terpilih yang telah menegaskan di media massa bahwa dalam kepemimpinannya tidak ada kubu-kubuan dan balas dendam politik karena sikap ini menggambarkan cirri seorang demokrat dan negarawan," ujarnya di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
DPRD Lampung akan Panggil Pertamina Tribunnews Kalau memang kuota yang tersedia kurang karena konsumsi rata-rata lebih tinggi, maka Lampung bisa mengajukan pertambahan kuota kepada pemerintah pusat," terang politisi Partai Demokrat ini. Sejauh ini, lanjut Marwan, DPRD tidak mengetahui data-data ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan tnd plus (+) agar sama persis dgn istilah dlm kueri.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar